Sosiologi Hukum dan Dinamika Keadilan Sosial: Refleksi atas Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Oleh Diah Aprillia (Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang)

ASRI24.COM – Beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada berbagai kasus kekerasan seksual yang mengejutkan publik.

Kasus-kasus ini tidak hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga mengungkapkan banyak hal tentang kondisi sistem hukum dan dinamika sosial di negara kita.

Dari perspektif sosiologi hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Serta, bagaimana kekuasaan dan ketidakadilan sering kali terwujud dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa universitas ternama, misalnya, menunjukkan bagaimana struktur sosial dan hierarki kekuasaan dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur dan melindungi korban kekerasan seksual, kenyataannya banyak korban yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan.

Dalam banyak kasus, korban sering kali mengalami reviktimisasi, di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi korban, menghadapi stigma sosial, dan bahkan ancaman dari pelaku atau pihak-pihak yang berkuasa.

Saat ini, menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021.

Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya.

Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.

Menurut pandangan Foucault (dalam Gordon, 2018), kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan.

Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak berjalan dalam ruang hampa. Penegakan hukum dipengaruhi oleh norma sosial, kekuasaan, dan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat kita.

Norma yang cenderung menyalahkan korban dan melindungi pelaku, terutama jika pelaku adalah individu yang memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, membuat proses hukum menjadi tidak adil.

Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan, kepercayaan terhadap sistem hukum pun menurun. Hal ini tercermin dalam meningkatnya gerakan sosial dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Seperti : kampanye Nama Baik Kampus dan Gerak Bersama, yang bertujuan untuk mendesak perubahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan.

Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif menerima ketidakadilan, tetapi aktif memperjuangkan perubahan sistemik yang lebih baik.

Menurut Sophia Hage (DW, 2016), direktur kampanye di Lentera Sintas, ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan.

Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (victim blaming).

Anggapan tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan statista pada tahun 2020 tentang faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia.

Yaitu perilaku genit yang dilakukan oleh korban dan persepsi bahwa penggunaan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat mendorong terjadinya perilaku pelecehan.

Melalui data tersebut, terlihat bahwa masih adanya budaya victim-blaming yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pendekatan sosiologi hukum mengajak kita untuk melihat lebih dalam akar permasalahan ini. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan hukum yang sensitif gender dan berbasis hak asasi manusia.

Penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif tentang bagaimana menangani kasus kekerasan seksual dengan adil dan sensitif terhadap korban.

Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, sehingga korban merasa aman dan didukung untuk melapor.

Penting juga untuk menciptakan budaya yang menghormati hak-hak individu dan mengutuk segala bentuk kekerasan.

Hal ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Media, khususnya, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kekerasan seksual dan pentingnya keadilan bagi korban.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah cermin dari kompleksitas interaksi antara hukum dan masyarakat.

Sosiologi hukum membantu kita memahami bahwa untuk mencapai keadilan yang sejati, kita tidak hanya perlu memperbaiki undang-undang, tetapi juga harus mengubah struktur sosial dan budaya yang mendukung ketidakadilan.

Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, kita dapat berharap bahwa suatu hari nanti, hukum di Indonesia benar-benar dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi semua warga negaranya, tanpa kecuali.

"Selamat Datang di ASRI24.com , Berita Terkini, Fakta, Referensi"

Scroll to Top